PMII Semarang 'Ngamuk' ke Istana: Cap Rezim Penghianat, Bawa 8 Tuntutan Saklek!

Ratusan kader PMII Semarang saat pembacaan tuntutan penolakan terhadap kebijakan pemerintah. (Sumber: Istimewa)

SEMARANG — Kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran yang belum genap dua tahun kembali dikuliti habis. Kali ini, Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Semarang melemparkan kritik pedas lewat sebuah manifesto bertajuk "Negara Sekarat, Pemerintah Penghianat" pada Rabu (17/6/2026).

Bukan sekadar kritik kosong, PMII menilai arah negara saat ini sudah melenceng jauh dari amanat konstitusi. Himpitan ekonomi, melambungnya harga kebutuhan pokok, dan ruang demokrasi yang makin dicekik menjadi pemicu meledaknya amarah mahasiswa di ibu kota Jawa Tengah ini.

Sentil Program Populis yang 'Boncos'

Dalam rilis resminya, PMII Kota Semarang secara khusus menyoroti kebijakan-kebijakan populis pemerintah yang dinilai cacat logika dan buang-buang anggaran. Organisasi ini menegaskan bahwa rezim saat ini sedang sakit parah dan butuh evaluasi total.

"Berbagai kebijakan yang dijalankan rezim ini sudah menunjukkan ketimpangan prioritas yang menjauh dari amanat konstitusi. Program-program yang digembar-gemborkan sebagai keberpihakan kepada rakyat justru tidak efisien dan merugikan."

Dua program yang menjadi sorotan tajam adalah Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Mahasiswa menuntut agar anggaran dari program yang dianggap tidak efisien tersebut segera dipangkas dan dialihkan untuk menyelamatkan sektor pendidikan yang lebih krusial.

8 Ultimatum untuk Penguasa

Melalui surat edaran bernomor 187.PC-XLII.V-01.02-70.A-1.06.2026, PMII Semarang tidak menawarkan ruang negosiasi. Mereka mendesak pemerintah pusat maupun daerah untuk segera mengeksekusi 8 tuntutan berikut:

• Rombak APBN: Turunkan harga BBM dan segera pulihkan ekonomi rakyat.
• Tolak Militerisme: Revisi UU Polri dan UU TNI untuk mengembalikan supremasi sipil.
• Sikat Koruptor: Hentikan praktik KKN dan segera sahkan RUU Perampasan Aset.
• Hapus Program Tak Efisien: Evaluasi total MBG dan KDKMP, alihkan dananya untuk pendidikan.
• Sapu Bersih Kabinet: Presiden dan Wapres dituntut mengakui kegagalan, memecat pejabat inkompeten, dan mengembalikan transparansi.
• Gugat Ekologi Jateng: Tuntut tanggung jawab penuh pemerintah atas kerusakan alam dan kemiskinan struktural di Jawa Tengah.
• Reforma Agraria: Kembalikan hak kepemilikan tanah kepada rakyat kecil.
• Stop Represifitas: Usut tuntas dan hentikan kekerasan aparat terhadap warga sipil.

Peringatan Keras dari Jalanan

Gerakan demonstrasi ini dipastikan bukan sekadar gertakan di atas kertas. Rilis tersebut ditutup dengan ultimatum institusional yang menegaskan posisi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. PMII Kota Semarang memperingatkan bahwa pemerintah tidak lagi memiliki ruang untuk bermanuver atau mengabaikan desakan publik.

"Tidak ada pilihan selain tunduk dan patuh kepada tuanmu, yaitu rakyat. Ini adalah titah tuanmu. Tiada pengampunan untuk pengkhianat," tulis PMII Kota Semarang di akhir pernyataan sikapnya.